Kota Cimahi, Jawa Barat.
polkrim-news.com || Ketua Komisi I DPRD Kota Cimahi Hendra Saputra dalam lanjutan sidaknya ke Kantor Kecamatan Cimahi Utara terkait masalah aplikasi yang bernama Sasarengan Lengkapi Persyaratan atau disingkat Sapakat online. Menurutnya, aplikasi tersebut adalah suatu cara praktis bagi masyarakat membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) ataupun Kartu Keluarga (KK) tanpa harus datang ke kecamatan. Namun Hendra pun mengingatkan, tidak semua warga memahami dan menguasai ITE dan mengetahui aplikasi Sepakat Online.
Jadi maksud Hendra mengadakan Sidak tersebut, meminta pihak Kecamatan harus dapat mensosialisasikan terlebih dahulu aplikasi Sapakat tersebut kepada masyarakat. “Minimal dapat mendampingi masyarakat yang tidak tahu dalam ITE, untuk pengajuan membuat KTP,” tegasnya.
Ditemui secara bersamaan Sekertaris Kecamatan (Sekcam) Kecamatan Cimahi Utara, Yuyus Supriatna menjelaskan, Komisi I sidak yang pertama terkait masalah pelayanan di Kecamatan Cimahi Utara, lalu yang kedua, adalah masalah Embung di RW 12 Kelurahan Pasirkaliki.
Terlebih menurut Yuyus, masalah Sapakat Online ini, di Kecamatan Cimahi Utara, ada petugas operasional untuk mengantarkan surat menyurat ke Kelurahan, dan mengambil persyaratan dari Kelurahan ke Kecamatan.
“Masyarakat kita memang, dengan adanya Mal Pelayanan Publik (MPP), agak banyak mengeluh, karena apa, bahwa surat-surat yang diproduksi oleh MPP, contohnya KTP sekarang tidak boleh diambil oleh RT ataupun RW, jadi masyarakat yang bersangkutan yang harus datang ke MPP,” tutur Yuyus.
Maka dari itu manfaat dari adanya aplikasi Sapakat online tambah Yuyus, selain lebih efisien bagi masyarakat, juga tidak akan mengeluarkan biaya ke Kecamatan. “Tahu-tahu surat sudah datang, kan efektif dan efisien, tapi karena dengan peraturan seperti itu, terpaksa masyarakat harus datang ke MPP, ” pungkas Yuyus. (eri)
Posting Komentar