Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Pada saat diklarifikasi oleh awak media secara berulang kali melalui aplikasi WhatsApp baik Ketua atau Wakil Ketua DPRD tidak pernah membalas ataupun mengangkatnya, padahal HP dalam keadaan aktif.
polkrim-news.com || Ketua FPPG (Forum Pemuda Peduli Garut) Asep Nurjaman menyayangkan para Ketua DPRD Kabupaten Garut yang notabene pemegang Banggar bungkam. Mereka sama sekali tidak ada nyali untuk jujur di hadapan publik guna menjelaskan persoalan terkait penggunaan anggaran yang diduga tidak tepat.
Dirinya menduga ada beberapa pejabat Pemda Garut yang merogoh anggaran APBD untuk kunjungan ke luar negeri.
"Kami FPPG akan terus berdiri tegas, berjuang dan berpikir melawan para oligarki kapitas yang hanya memanfaatkan rakyat dan menghambur-hamburkan anggaran rakyat untuk hanya perjalanan dinas disaat rakyat sedang dilanda kemiskinan dan kekeringan", tegas Ketua FPPG Asep Nurjaman di Sekretariat, Sabtu (2/9/2023).
Diakuinya, ada sederetan nama - nama pejabat Pemda Garut yang sering mundar-mandir ke luar negeri, selama di Pimpin Bupati Rudy - Helmi dua Periode.
"Jadi kalau kunjungan kerja antar provinsi itu sudah tidak asing lagi. Bahkan kunjung dinas (Kunker) kalau menurut penilaian kami adalah suatu hal yang di tunggu - tunggu. Kenapa tidak, lah wong semuanya sudah di jamin, mulai A sampai Z sudah di biayai oleh anggaran APBD, mau apa lagi ", tegasnya.
Dirinya bukan berarti tidak setuju dengan adanya program kunjungan (Kunker), baik itu kunjungan ke luar negeri maupun di dalam negeri, menurutnya itu sudah lumrah. Tetapi yang menjadi persoalan hari ini, kembali kepada regulasi.
"Aturan mainnya yang mewajibkan kunjungan itu dalam konteks apa ? Harus ada pengkajian secara mendalam", jelas Asep.
Pada saat diklarifikasi oleh awak media secara berulang kali melalui aplikasi WhatsApp baik Ketua atau Wakil Ketua DPRD tidak pernah membalas ataupun mengangkatnya, padahal HP dalam keadaan aktif.
Di berita sebelumnya ( FPPG Kunker Keluar Negri, Apakah Sesuai Regulasi) , dimana FPPG menilai, setiap kunjungan dari sisi kepentingan Pemerintahan Daerah Garut ataupun yang dilakukan oleh anggota legislatif pada umumnya tidak relevan pada kenyataannya.
Menanggapi perihal kunjungan keluar negeri, Asep mengatakan, menurutnya sejauh ini Kami tidak yakin bahwa agenda kunjungan sudah masuk pada draf rencana anggaran daerah.
"Ini perlu ada pendalaman materi, uji petik materi, idealnya Bupati terlebih dahulu merencana bantuan dana bawahan (RBDB), setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)", ujar Asep.
Menurutnya, DPRD wajib melakukan rencana RBDB dulu, itu poin pertama setelah itu baru membahas penyusunan rancangan KUA – PPAS.
"Jadi semua tahu apa yang direncanakan dan dikerjakan Eksekutif maupun Legislatif, coba cek di bidang hukum Pemda ", ujar Asep kepada awak media.
Nah, persoalan perjalanan dinas keluar negeri yang sekarang menjadi perbincangan judulnya bagus " Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem" ke sejumlah Negara.
"Tetapi ada tidak di dalam pembahasan sebelumnya, coba oleh wartawan tanya anggota Legislatif pinta satatemennya, sejauh mana anggota DPRD mengetahui hal ini", tegasnya lagi.
Intinya selama Perjalanan Keluar Negeri, dirinya akan mendukungnya selama sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Tetapi kalau tidak berpijak pada aturan maaf - maaf, Kami FPPG akan terus bergerak demi menjunjung tinggi transparansi hukum di negara ini ", tandasnya. (mail memet).
Posting Komentar