Kota Cimahi,
polkrim-news.com || Kinerja KPU Kota Cimahi kini tengah disorot, karena banyak warga mengalami kesulitan ketika hendak melakukan pencoblosan. Terlebih pemilu kali ini ada lima surat suara, yakni Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, serta DPRD kabupaten/kota.
Penunjukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang menyelenggarakan pemilihan di tingkat TPS dinilai terkesan asal-asalan, ini sangat disesalkan anggota DPRD dan juga Caleg Partai Demokrat Dapil 3, Edi Kanedi.
Edi mengungkapkan kinerja KPPS ini terkesan lelet dalam mengarahkan para pemilih, sehingga banyak waktu yang terbuang, akibatnya sejumlah warga tidak dapat menyalurkan hak pilih mereka dikarenakan terbentur waktu.
"Idealnya mereka (anggota KPPS) memiliki kapabilitas serta perhatian terhadap para pemilih di TPS," katanya, Senin (19/2/2024).
Pada proses rekrut anggota KPPS pun, menurut Edi, tak banyak warga yang tahu atau kurang sosialisasi. Bahkan pembekalan wawasan keilmuan terkait kepemiluan dan rapat kerja teknis pun tak pernah terdengar. KPU Kota Cimahi tertutup dan bisa dikatakan sangat jarang publikasi.
"Itu yang harus diperbaiki, agar KPU mendatang di Kota Cimahi tidak seperti KPU yang sekarang," ucap Edi.
Berdasar pantauan dan informasi yang dihimpun di TPS 113, 114, 115, 116, dan 117, Kelurahan Melong dan Cibeureum, masyarakat melaporkan ke pihak koordinator lapangan (korlap), bahwa petugas KPPS cenderung jaga saja, tidak melayani pemilih.
Akibat tidak profesional, banyak pemilih di wilayah Melong dan Cibeureum tidak dapat menyalurkan haknya.
"Katanya jangan Golput, tapi jajaran KPU tidak cekatan, sehingga banyak warga kehilangan hak pilih," tuturnya.(eri)
Posting Komentar