"Visi RPJMN 2025-2029 yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"
Kabupaten Sukabumi, Jabar
polkrim-news.com || Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sukabumi menggelar Kick Off Meeting.
Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2026, di Bale Pangripta, Bappelitbangda, Kabupaten Sukabumi, Rabu, (8/1/2025).
Kick Off Meeting RKPD dihadiri Bupati Sukabumi H Marwan Hamami, yang diikuti seluruh kepala perangkat daerah, para camat, dan BUMD.
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi, Aep Majmudin menyampaikan, bahwa penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2026 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan RPJMD 2025-2029, yang akan disusun bersamaan dengan pelantikan Kepala Daerah terpilih dan mengacu pada dokumen RPJPD.
"Penyusunan dokumen RKPD 2026, harus berpedoman pada dokumen RJPMN yang saat ini sedang disusun oleh pemerintah pusat," ujarnya.
Masih kata Aep, dalam dokumen RPJMN, bahwa visi RPJMN 2025-2029 yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, dilaksanakan dengan delapan misi yang dikenal dengan Asta Cita dan didukung 17 program prioritas.
“Kesuksesan pembangunan Kabupaten Sukabumi akan terwujud melalui peran serta semua pihak. Melalui kick off meeting RKPD ini saya berharap sinergitas dan kolaborasi antar perangkat daerah dapat terjalin dengan baik demi terwujudnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Sukabumi Tahun 2026 yang semakin lebih baik,” tqndasnya.
Sementara itu, Bupati Sukabumi H Marwan Hamami mengatakan, keberhasilan pembangunan daerah mesti diawali dengan perencanaan yang baik dan berkualitas. Karenanya, proses penyusunan RKPD tahun 2026 dibutuhkan masukan, ide dan gagasan kreatif dari berbagai pihak.
"Saya minta kepada seluruh perangkat daerah dan perumda untuk berpikiran terbuka, saling berkolaborasi dan inovatif dalam mengisi pembangunan ke depan," pintanya.
Bupati pun meminta agar RKPD 2026 harus mampu menggambarkan adanya integrasi pembangunan lintas sektor supaya penyelenggaraan pembangunan 2026 lebih terarah, terintegrasi, terukur dan akuntabel, serta mampu menjawab isu-isu strategis permasalahan pembangunan yang ada.
"Penyusunan RKPD ini tentunya harus lebih memperhatikan beberapa hal seperti penentuan program kegiatan yang bersifat menyentuh masyarakat secara langsung, sehingga program yang berjalan nantinya akan memberi manfaat kepada mereka," pungkasnya. *
Posting Komentar